“STATUS ANAK” DALAM NEGARA

Standar

“STATUS ANAK” DALAM NEGARA

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam  (KHI) dalam pasal 99 menjelaskan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” secara tersirat pasal tersebut menegaskan bahwa anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau sebagai akibat hubungan yang tidak sah”.

Selanjutnya mengenai kedudukan hukum anak tidak sah atau anak yang lahir di luar perkawinan, Undang Undang Perkawinan dalam pasal 43 dan KHI dalam pasal 100 menjelaskan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Lebih lanjut KHI dalam pasal 186 menjelaskan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya, begitu juga pasal 162 KHI menentukan “bilamana lian terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya”.

Dari kedua rujukan di atas, menandakan akan pentingnya ikatan pernikahan. Sebab jika anak terlahir pada kondisi tidak memiliki ayah, maka hak seorang anak telah hilang.  Seperti hak untuk mendapatkan keturunan (bin atau binti), hak untuk mendapatkan perwalian dari (bagi anak perempuan), hak untuk mendapatkan warisan, hak untuk mendapatkan pemenuhan kehidupan dari sang ayah sebagai kewajibannya dsb. Itu sebabnya Negara tidak menghendaki adanya kawin siri. Artinya, kawin yang tidak dicatat oleh negara. Sebab kewajiban negara adalah untuk mencatat akan sahnya hubungan mereka. Sedangkan yang men-sah-kan pernikahan adalah agama.

Begitu pentingnya pernikahan dalam kehidupan manusia. Baik dari segi kesucian keturunan dan kemaslahatan anak di mata agama maupun negara. Belum lagi bila masyarakat menjudge negatif mengenai kehadirann anak di luar pernikahan itu. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai anak haram. Meskipun sebenarnya tidak ada anak yang dinamakan anak haram. Sebab semua anak, terlahir dalam keadaan suci. Dosa hanya dilimpahkan pada pihak laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan keji tersebut. Namun, kerasnya  arus masyarakat tidaklah mudah untuk dibendung, sehingga anaklah yang menjadi korban utamanya. Korban dari sisi psikologi, sisi penjaminan kehidupan dan sebagainya.

Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” (al-Israa: 32). Berdasarkan ayat ini, maka sudah jelaslah bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah memberikan aturan yang bermanfaat bagi umatnya. Aturan yang telah memposisikan manusia pada tingkatan tertinggi. Yaitu, adanya pembagian hak yang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Melalui pernikahan yang sah, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik anak, isteri maupun suami dapatlah kiranya terpenuhi, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang kiranya butuh pembelaan hukum, maka status anak dalam pernikahan ini jelas, sebab pernikahan adalah salah satu cara untuk melegalkan hubungan anak dengan orang tua.

Bagaimanapun juga, suatu negara pasti akan berusaha sekuat mungkin untuk menciptakan kemakmuran dan kedamaian warga negaranya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dapat mentaati aturan hukum yang berlaku di negara yang kita tempati ini. Amiin.

***

Boleh mengcopy, asal mencantumkan sumber link tulisan ini.

Sri Lina Qomariyah (Lina Sellin)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s